rameinaja.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah klaim Wilmar Group mengenai dana Rp11,8 triliun yang diakui sebagai dana jaminan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa uang tersebut sedang disita sebagai barang bukti dalam kasus korupsi ekspor CPO periode 2021-2022.
Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pengusutannya, tidak ada istilah dana jaminan dalam tindak pidana korupsi. Uang yang disita berfungsi sebagai bukti untuk memperhitungkan kerugian yang dialami negara.
Pernyataan Kejagung dan Status Uang yang Disita
Kejaksaan Agung secara tegas menyatakan bahwa penyerahan uang oleh Wilmar Group tidak dapat dianggap sebagai dana jaminan. Harli Siregar menegaskan bahwa dalam penanganan kasus korupsi, uang yang disita hanya berfungsi sebagai barang bukti.
Dalam penjelasannya, Harli menyatakan, ‘Yang ada adalah uang yang disita sebagai barang bukti atau uang pengembalian kerugian keuangan negara.’ Ini menunjukkan bahwa segala langkah yang diambil sudah memiliki dasar hukum yang kuat.
Selain itu, Harli mencatat bahwa penyitaan uang tersebut telah mendapat persetujuan dari pengadilan. ‘Kita juga menyitanya sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan JPU,’ ujarnya.
Klarifikasi Wilmar Group Terkait Pengembalian Uang
Sebelumnya, Wilmar Group mengemukakan bahwa dana Rp11,8 triliun tersebut dianggap sebagai bentuk itikad baik. Perusahaan menjelaskan bahwa uang itu akan dikembalikan jika Mahkamah Agung menyatakan mereka tidak bersalah dalam kasus tersebut.
Namun, jika Wilmar dinyatakan bersalah, pihak negara memiliki hak untuk merampas uang tersebut secara sebagian atau sepenuhnya. Hal ini menjadi bagian dari upaya Wilmar untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.
Komunikasi ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi tentang niat perusahaan dan mengedukasi publik tentang prosedur hukum yang berlaku.
Rincian Penyitaan dan Tanggung Jawab Korporasi
Kejaksaan Agung telah menyita total dana Rp11,8 triliun terkait kasus korupsi ekspor CPO. Direktur Penuntut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Sutikno, menjelaskan bahwa penyitaan ini dilakukan setelah menerima pengembalian kerugian yang sesuai dari Wilmar Group.
Uang yang disita berasal dari lima anak perusahaan Wilmar, yaitu PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Sutikno mengungkapkan, ‘Penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar Rp11.880.351.802.619,’ terangnya.
Data dan proses hukum ini menjadi hal yang krusial untuk dipahami dalam konteks perlindungan keuangan negara. Kejelasan mengenai status uang yang disita sangat penting untuk transparansi dalam penanganan kasus korupsi ini.
