rameinaja.id – Menteri Kebudayaan Fadli Zon baru-baru ini mendapat sorotan tajam terkait pernyataannya tentang pemerkosaan massal yang terjadi pada tahun 1998. Banyak aktivis menilai bahwa pernyataannya keliru dan mendesak untuk meminta maaf.
Menanggapi kritik tersebut, Fadli Zon menjelaskan pandangannya mengenai kontroversi ini dan menekankan perlunya ketelitian dalam membahas sejarah, terutama yang melibatkan tuduhan serius.
Kritik Terhadap Pernyataan Fadli Zon
Pernyataan Fadli Zon mengenai pemerkosaan massal 1998 disanggah oleh sejumlah aktivis perempuan yang mendesak agar menteri meminta maaf. Aktivis perempuan Ita Fatia Nadia menekankan bahwa fakta mengenai pemerkosaan massal tersebut tertulis dalam sejarah nasional Indonesia.
“Pada pergolakan politik bulan Mei 1998, terjadi perkosaan massal terhadap sejumlah perempuan Tionghoa di Jakarta, di Medan, di Palembang, di Surabaya, dan Solo,” ungkap Ita dalam konferensi pers.
Tanggapan datang dari mantan Ketua Komnas Perempuan, Kamala Chandrakirana, yang menilai pernyataan Fadli menunjukkan adanya penyangkalan oleh pemerintah terkait peristiwa tersebut. Ia berkomentar, “Pernyataan ini menunjukkan bahwa Menteri kita adalah bagian dari budaya penyangkalan yang ternyata masih ada di jajaran tertinggi pemerintahan kita.”
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, juga mengritik, menegaskan bahwa pernyataan Fadli Zon tidak sejalan dengan fakta yang ada.
Penjelasan Fadli Zon
Menjawab kritik yang ada, Fadli Zon mengapresiasi perhatian publik terhadap sejarah, khususnya mengenai peristiwa Mei 1998. Ia menyatakan, “Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi.”
Fadli menjelaskan lebih lanjut, bahwa istilah ‘perkosaan massal’ telah memicu banyak perdebatan yang memerlukan sikap hati-hati. Ia menegaskan bahwa laporan TGPF tidak menyertakan data pendukung solid, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam pengungkapannya.
“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini,” ungkap Fadli menegaskan bahwa pernyataannya bukan pengingkaran terhadap kekerasan seksual.
Ia pun mengajak masyarakat untuk terlibat dalam dialog konstruktif mengenai sejarah dan berkomitmen terbuka terhadap masukan dari berbagai kalangan.
Pentingnya Dialog Sejarah
Fadli Zon menekankan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan juga tanggung jawab di masa kini. Ia mendorong pengembangan narasi sejarah yang berkeadilan dan reflektif.
“Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme dan akuntabilitas tentu tetap menjadi dasar penyusunan sejarah,” kata Fadli, menyerukan pentingnya masukan dari berbagai komunitas.
Dia juga menegaskan pentingnya mengakui peran perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk dalam isu-isu kekerasan dan pemberdayaan. Fadli mengajak semua pihak untuk mendiskusikan pelajaran dari peristiwa sejarah seperti Mei 1998.
Ia berharap, dengan dialog yang terbuka, semua pihak dapat saling memahami pandangan dan membangun kesadaran mengenai isu-isu penting yang menyentuh harkat dan martabat manusia.
