rameinaja.id – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia pada 19 Juni 2025 untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Keputusan ini menarik perhatian karena Prabowo lebih memilih undangan dari Rusia ketimbang menghadiri KTT G7 di Kanada.
Meskipun keputusan ini memicu spekulasi tentang politik luar negeri Indonesia, Istana menegaskan bahwa Indonesia mengusung kebijakan bebas aktif tanpa terikat pada blok tertentu.
Kunjungan Kenegaraan ke Rusia
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk berada di Rusia antara 18 hingga 20 Juni 2025. Kunjungan ini merupakan undangan resmi dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan mencerminkan hubungan diplomatik yang semakin solid antara kedua negara.
Prabowo akan menghadiri acara utama yaitu St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025. Dalam forum ini, harapannya adalah dapat mengupayakan kerjasama ekonomi dan diplomatik yang lebih baik antara Indonesia dan Rusia.
Istana Tegaskan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Ia dengan tegas menyatakan, “Kita tidak melihat dunia hitam putih, jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada.”
Hasan melanjutkan, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti BRICS atau OECD, tidak menunjukkan pengkhianatan terhadap independensi politik luar negeri. “Kita akan bergabung dengan klub yang, kalau klub-klub internasional itu, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join,” ungkapnya.
Nilai Penting Kunjungan Prabowo
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa undangan dari Putin adalah indikasi penting akan posisi Indonesia di panggung internasional. “Presiden Prabowo mendapat undangan khusus dari Presiden Putin, di tengah situasi global yang penuh tantangan saat ini, menunjukkan bahwa Indonesia semakin dipandang di mata dunia,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung.
